Drama Suksesi di Kraton Yogyakarta

Belakangan ini sayup-sayup ada 'silang pendapat' di internal Kraton Kesultanan Yogyakarta. Untuk pertama kali sejak bertahta sejak tahun 1988 silam, Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan Sabda Raja untuk internal kraton. Bau perpecahan menyeruak tatkala beberapa adik Sultan justru tidak hadir dalam acara pengucapan Sabda Raja tersebut.

Makin mengemuka lagi saat muncul kabar dalam prosesi Dawuh Rojo atau Perintah Raja pada 5 Mei ini Sultan HB X telah mengubah gelar putri sulungnya, GKR Pembayun, menjadi GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram. Gelar Mangkubumi dikenal sebagai gelar yang biasanya diperuntukkan untuk calon Raja, atau dalam hal ini putri mahkota Kesultanan Yogyakarta. Dengan kata lain, Sultan tengah menunjuk calon penerusnya yang biasanya laki-laki.

Sabda Raja yang diucapkan Sultan HB X mengandung nuansa suksesi itu. Sebagaimana kultur Jawa, pesan tidak pernah disampaikan secara lugas. Begitu pula dengan Sabda Raja, disampaikan dalam bahasa simbol yang jelas maksudnya secara internal namun agak sulit dimengerti oleh orang awam.

5 poin Sabda Raja yang sarat simbologi Jawa itu antara lain penyebutan Buwono diganti menjadi Bawono. Kedua, gelar Khalifatullah dalam gelar Sultan dihilangkan. Ketiga, penyebutan kaping sedasa diganti kaping sepuluh. Keempat, mengubah perjanjian pendiri Mataram yakni Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan. Kelima, menyempurnakan keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun.

Maknanya bisa macam-macam. Tapi di mata mereka yang paham atau menjadi obyek pesan simbolik itu sangatlah jelas. Inilah suksesi penguasa Jawa yang terbungkus dalam simbol dan ritual. Ada yang berpendapat suksesi rawan konflik internal, ada pula yang berpendapat ini langkah progresif dari Sultan HB X dalam menyesuaikan perubahan jaman. Menurut sejarawan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM Dr Sri Margana, beberapa poin Sabda Raja yang dikeluarkan Sultan HB X adalah sebuah hal yang progresif. "Iya bisa dinilai progresif. Pastinya akan cepat atau lambat ini baru pertama kali dalam sejarah, calon pengganti perempuan karena Sultan nggak punya putra laki-laki. Ini (penghilangan dan perubahan gelar) dilakukan supaya Kraton sebagai warisan budaya tanpa harus ubah esensi Kraton" (detikcom, 5/5/2015). Gelar 'Khalifatullah' adalah gelar Sultan sebagai pemimpin agama dan identik dengan laki-laki. Gelar yang sudah mulai dipakai sejak Sultan HB I ini dihilangkan oleh Sultan HB X dinilai untuk mengantisipasi penggantinya yang adalah seorang perempuan. Kebetulan semua anak kandung Sultan X berkelamin perempuan. Ia tidak punya anak lelaki. Padahal sejarah raja-raja Mataram adalah sejarah patriarki, selalu diperintah raja yang laki-laki. Di sinilah ada anggapan Sultan cukup progresif menginisiasi dan memberi jalan lahirnya Ratu di Kesultanan Yogyakarta. Gelar 'Buwono' dan 'Bawono' pada prinsipnya sama. Sama halnya dengan 'Kaping Sedasa' dan 'Kaping Sepuluh'. Sama artinya. Namun sekalipun sama arti, keduanya merujuk pada tingkat atau derajad bahasa Jawa yang bertingkat. Masyarakat Jawa mengenal tiga tingkat bahasa yang berkasta. Dari Kromo Inggil yang paling tinggi, Kromo Madya (yang tengah) dan Ngoko (yang paling kasar). 'Bawono' adalah bahasa tingkat kedua untuk 'Buwono' sedangkan 'Sepuluh' adalah bahasa tingkat kedua untuk 'Sedasa'.

Dengan 'menurunkan' gelarnya, langkah Sultan menimbulkan sedikitnya dua dugaan. Pertama, Sultan sedang mendekatkan Kraton dengan rakyat dengan memperpendek jurang bahasa dan simbol sosial kraton. Dengan kata lain, kraton ingin menyesuaikan perannya dalam perubahan jaman. Kedua, ia sedang memberi jalan bahwa suksesi di Kraton tengah berlangsung, bahwa penguasa baru sedang diinagurasi. Dua poin Sabda Raja yang lain, yakni perubahan perjanjian pendiri Mataram yakni Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan serta penyempurnaan pusaka sakral keris Kyai Kopek dan Kyai Joko Piturun, merupakan tradisi Jawa dalam proses suksesi kraton. Pusaka yang dianggap kramat dalam banyak studi sejarah dianggap oleh mereka yang berusaha mendapatkan wahyu keprabon sebagai simbol penguasaan atas tahta.

Inilah babak baru suksesi di Kraton Yogyakarta. Di satu sisi progresif namun juga rawan konflik internal karena gelar Sultan juga melekat pada gelar formal Gubernur dalam konteks keistimewaan Yogyakarta.

#MouthofHell