Etika Langka, Pejabat Gagal Lalu Mundur
Membaca berita di bawah ini jadi tertegun. Dirjen Lapas Kemenkumham Handoyo Sudrajat memilih mengundurkan diri dari jabatannya karena merasa gagal dalam mengemban tanggung jawab. Ia memilih pensiun dini. Usut punya usut beliau ini produk lelang jabatan yang bisa dipertanggungjawab kompetensi dan integritasnya.
Di saat kuasa baik dalam hal politik maupun ekonomi begitu absurd, Handoyo menyentak kita tentang bagaimana seharusnya seorang pejabat bertanggung jawab. Di situlah letak etikanya seorang pejabat publik. Merasa, bukan malah harus perang mati-matian mempertahankan jabatan demi kuasa dan kepentingan kelompoknya. Handoyo adalah oase di tengah padang gurun negeri ini.
Tindakan Handoyo patut diapresiasi sebab kita bukan atau belum sampai seperti orang Jepang atau Korsel yang masyarakatnya percaya pada kehormatan diri. Beberapa waktu lalu PM Korsel Lee Wan Koo yang baru menjabat dua bulan mundur karena skandal suap. Jauh hari sebelum penyelidikan hukum dimulai, ia memilih mundur. Kontras dengan kelakuan pejabat kita, yang sudah tersangka pun malah melawan. Boro-boro mundur.
Jepang dan Korsel masyarakatnya sangat kohesif sehingga nila setitik pada warga maupun tokoh masyarakatpun akan dianggap menodai kehormatan warga. Tak jarang pejabat di sana mundur atau malah bunuh diri karena merasa tindakannya mempermalukan diri dan komunitasnya. Silakan baca beritanya berikut ini.
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Handoyo Sudrajat mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut Handoyo, pengunduran dirinya ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas berbagai hal yang terjadi di lembaga yang dipimpinnya. "Benar, saya mengundurkan diri per 29 April 2015," ujar Handoyo, Selasa, 5 Mei 2015. Handoyo menjelaskan banyak persoalan yang ada pada lembaganya. Handoyo pun sudah mengupayakan berbagai hal untuk mencari jalan keluar. Namun tak ada sarana dan prasarana yang mendukungnya. Handoyo mencontohkan penandatanganan dengan Tentara Nasional Indonesia tentang pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Nusakambambangan yang belum direalisasikan. "Anggaran masih dibintangi," katanya. Tak hanya itu, menurut Handoyo, anggaran untuk peningkatan keamanan dengan peralatan teknologi informasi dan penambahan sumber daya manusia juga belum terlaksana. Handoyo juga merasa bertanggung jawab karena masih ada oknum petugas lembaga pemasyarakatan yang terlibat kasus narkoba. "Masalah sumber daya manusia dan beberapa hal lain yang direkomendasikan Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara terdahulu tidak bisa jalan," tuturnya.
